Cyber Sabili Ramah Tegas dan Diperhitungkan

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab

Bagi Habib Rizieq Shihab, yang baru sebulan lepas dari pengapnya penjara, pengalaman dan karakteristik kepemimpinan SBY benar-benar sangat membekas.


Bagi sebagian tokoh Islam, kemenangan pasangan SBY–Boediono menyisahkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Pasalnya, track record  SBY lima tahun sebelumnya, dinilai cukup ”merepotkan” bagi kepentingan politik Islam di negeri ini.

Sampai-sampai urusan RUU APP yang berbuntut perseteruan antara kelompok Islam dengan kaum sepilis, lambat diselesaikan oleh pemerintah. Ini semua karena, lingkaran kekuasaan telah dirasuki oleh orang-orang liberal.

Dalam tataran ulama dan tokoh Islam pun, kebijakan SBY cukup membekas. Pada masa SBY menjabat Menko Polkam di era presiden Megawati hingga menjabat presiden, cukup banyak ulama dan aktivis Islam yang dijebloskan ke dalam penjara.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Ustadz Djafar Umar Thalib, dan Habib Rizieq Shihab menjadi contoh tiga tokoh Islam yang masuk bui pada era kepemimpinannya.

Kepada Wartawan Sabili Dwi Hardianto, Ketua Front Pembela Islam (FPI) di rumahnya yang tenang, Ahad (13/6) ini, menuturkan analisanya tentang masa depan politik Islam di bawah kendali kekuasaan SBY–Boediono lima tahun ke depan. Berikut petikannya:   

Tanggapan Habib terhadap kemenangan SBY–Boediono?

Pertama, kita harus berjiwa besar. Siapa pun yang menang, harus dihargai, karena kami tetap komit untuk menjalankan perjuangan secara konstitusional. Kedua, bagi FPI, siapapun presidennya, apapun partainya, kami akan tetap berjuang menegakkan syariat Islam, melakukan pembelaan terhadap kaum mustadh’afin, ma’lumin, dan menegakkan Khilafah Islamiyah. Artinya, kita tetap memperjuangkan kalimat Allah Yang Maha Tinggi. Karena visi-misi FPI sejak didirikan adalah menegakkan dakwah, amar ma’ruf, nahi munkar, dan jihad untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Visi-misi ini tak akan berubah.

Apakah upaya membubarkan Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya tetap diperjuangkan?

Ya. Sebagai penjabaran misi perjuangan, kami akan tetap melakukan upaya agar Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya dibubarkan. Caranya, kita akan melihat, apakah masih bisa melakukan penekanan pada SBY untuk mengeluarkan Keppres. Jika bisa, akan kami lanjutkan. Jika tidak, kami akan mencari peluang lain. Misalnya, mendesak DPR-RI, melakukan lobby politik agar segera digodok UU Anti Penistaan Agama. RUU ini menyangkut semua agama yang dilindungi UU dan berlaku secara sah di republik ini, bukan hanya Islam.

Mengingat, perundang-undangan yang ada belum bisa menjerat Ahmadiyah yang memiliki jaringan internasional, baru bisa menjerat penistaan agama yang dilakukan lembaga atau individu lokal. Apalagi dalam pertemuan PBB di Jenewa, 26 Maret 2009, menghasilkan keputusan bahwa penistaan agama termasuk pelanggaran HAM. Karenanya, Indonesia harus meratifikasi konvensi ini dengan membuat UU Anti Penistaan Agama.

Tim sukses SBY–Boediono didominasi kalangan Islam Liberal, apakah mereka akan mewarnai pemerintahan lima tahun ke depan?

Justru itu, kami dan beberapa ormas Islam memprotes keras dukungan partai Islam pada pasangan ini. Salah satu sebabnya karena persoalan koalisi yang mengelilingi SBY berasal dari kelompok sepilis (sekularis, pluralis, dan liberalis). Koalisi ini sangat mengkhawatirkan.

Jika partai Islam yang ada tidak bisa membendung pengaruh mereka, partai Islam akan semakin terhina. Berbeda jika partai Islam bisa mewarnai, mengubah, dan mengarahkan SBY–Boediono untuk membuat kebijakan yang pro syariat.

Analisa Habib ke depan, terhadap ”pertarungan” kelompok Islam dengan sepilis di dalam tubuh koalisi SBY–Boediono?

Pertama, saya melihat, perjuangan Islam ke depan di negeri ini, paling tidak dalam waktu lima tahun ke depan, akan semakin sulit dan berat. Dengan adanya unsur sepilis yang jadi antek AS di dalam ring satu kekuasaan SBY–Boediono, mereka akan mengeluarkan segala daya dan tenaga untuk menjegal apapun yang bernuansa Islam. Sebaliknya, mereka akan mengeluarkan segala kemampuan untuk mendukung apapun yang bertentangan dengan Islam dengan dasar HAM, kebebasan, dan lainnya. Seperti dulu ketika kelompok sepilis ini menentang RUU APP, sementara kelompok Islam mati-matian mengegolkan RUU APP. Akhirnya terjadilah gesekan yang tajam. Jika mereka berada di ring satu kekuasaan, akan semakin leluasa bergerak. Mereka pun akan menjadi faktor penghambat terbesar bagi kepentingan politik Islam.

Kedua, melihat sosok SBY. Selama ini SBY menjadi pelindung Ahmadiyah, pembela sepilis, antek neolib, dan nilai kebangsaannya juga diragukan karena beberapa tahun lalu ia mengeluarkan pernyataan bahwa beliau sangat mencintai Amerika dengan segala kesalahannya. Ini fakta, bukan fitnah.

Sebagai pelindung Ahmadiyah, faktanya sampai sekarang tidak membubarkan Ahmadiyah. Sebagai pembela sepilis, sampai saat ini orang-orang di sekitarnya dari kelompok ini. Dikatakan antek neolib, ekonomi yang diterapkan sangat berpihak pada kapitalisme, apalagi dengan kehadiran Boediono disampingnya.

Ketiga, pada era kepemimpinan Megawati, saat SBY menjabat Menko Polkam, kami melihat, beliau patut ditengarai sebagai arsitek penangkapan terhadap ulama dan aktivis Islam saat itu.

Saya, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan Ustadz Djafar Umar Thalib menjadi korbannya. Pada Mei 2004, saya diwawancara oleh Sabili, lantas saya paparkan bahwa SBY merupakan arsitek penangkapan ulama dan aktivis Islam (Baca: ”SBY Arsitek Penangkapan Aktivis Islam” Sabili No 21 TH XI 7 Mei 2004).

Jadi, melihat kepribadian SBY dan koalisi di sekitarnya, maka sangat berat perjuangan politik Islam di dalam lingkaran kekuasaan ini. Karenanya, bagi partai Islam yang mendukung koalisi pun menjadi semakin berat. Tapi kita doakan, mudah-mudahan partai Islam bisa mewarnai, bisa menjadi balancer, bisa melakukan upaya menyeimbangkan kekuatan yang ada, jangan sampai partai Islam hanya menjadi skrup.

Jika begitu, apakah kemenangan SBY–Boediono bisa dikatakan sebagai kemenangan kaum sepilis?

Sampai saat ini, kemenangan SBY–Boediono saya lihat sebagai kemenangan kaum sepilis. Entah nanti dalam perjalanannya akan berubah atau tidak, saya tak tahu. Wallu’allam, apakah partai-partai Islam yang mengusung pasangan ini bisa mengubahnya atau tidak. Meski begitu, kami akan tetap mendorong agar partai-partai Islam yang mendukung pasangan ini bisa mengubahnya. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan yang berarti pada diri SBY–Boediono meski partai-partai Islam berada di sekitarnya. Jadi, selama perubahan itu belum ada, sementara kami memiliki data dan fakta seperti di atas.

Apakah kekuatan partai Islam dalam koalisi akan mampu mempengaruhi kebijakan SBY–Boediono kelak?

Sebelum menganalisa. Kita lihat dulu data dan fakta sebelumnya. Jika kita bicara etika koalisi, sepatutnya suara terbanyak pertama di dalam koalisi jadi capres, yang kedua jadi cawapres. PDI-P saat berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar dengan Hanura, melakukan etika ini.

Semestinya, jika mengikuti alur etika koalisi, maka cawapres SBY sepatutnya berasal dari partai Islam atau berbasis massa Islam. Semestinya, saat itu PKS yang menjadi cawapres, karena berada di urutan kedua. Atau jika bukan PKS masih ada PAN dan PPP.

Tiba-tiba diambil orang luar. Dari fakta ini, saya melihat bahwa SBY tidak ragu melanggar etika. Saat itu, saya mengira sekaligus berharap, SBY akan berpasangan dengan Dr Hidayat Nurwahid atau Hatta Rajasa.

Dari fakta di atas, saya tak yakin jika partai Islam dan berbasis massa Islam di dalam koalisi bisa mewarnai dan mempengaruhi SBY. Apalagi mempengaruhi begitu jauh dan dalam berkaitan dengan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. Pada hari pertama koalisi saja SBY sudah berani melanggar etika apalagi ke depan, setelah memegang kendali kekuasan. SBY berani melanggar etika pada saat ia sedang membutuhkan suara, khususnya pendukung partai-partai Islam. Apalagi besok, setelah memegang kekuasaan, yang tidak lagi membutuhkan dukungan suara. Maka, saya berkesimpulan, ke depan masa depan politik Islam akan lebih berat. Walahu’alam.

Barangkali, SBY sudah melihat kekuatan politik Islam ternyata kecil atau kunci kekuatan politik Islam sudah berada dalam genggamannya?

Sebetulnya, koalisi partai Islam dan berbasis masa Islam itu kuat. Jika mereka mencalonkan sendiri, minimal suara mereka sekitar 29%. Awalnya, kami berharap, partai Islam dan berbasis massa Islam melakukan koalisi sendiri. Usung tokoh umat menjadi capres dan cawapres. Saya yakin, ormas dan umat Islam akan mendukungnya. Yang jadi persoalan, partai Islam dan berbasis massa Islam tidak percaya diri, tidak yakin akan menang berkompetisi dengan SBY. Mereka sudah tersihir dengan survei dan terjebak di dalam popularitas SBY itu sendiri.

Soal pandangan SBY ke partai Islam, SBY memang licik. Ia melakukan politik adu domba. Ia mampu menyihir partai Islam, mampu menggait tanpa memberikan kursi wapres. Contoh, Sutrisno Bachir sudah melakukan kontrak politik dengan Gerindra, tiba-tiba SBY merangkul Amien Rais, bubarlah koalisi Soetrisno dengan Prabowo. Demikian juga yang terjadi di PPP dan PKS, jadi di internal partai Islam dibuat kacau dengan politik adu domba. Jika sudah bisa diadudomba, maka ia bisa membaca bahwa partai-partai ini tidak lagi memiliki kekuatan riil ke bawah.           

Faktanya, SBY–Boediono akan memimpin pemerintahan. Apakah berarti tumpuan harapan umat tinggal ada di partai Islam dalam koalisi itu?

Sekarang ini, seberapa pun besarnya perbedaan antara partai-partai Islam dengan ormas-ormas Islam, kami melihat bahwa dengan kemenangan SBY–Boediono, maka partai-partai Islam yang mengusung pasangan ini berada pada garis terdepan sekaligus ujung tombak untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua harus mengakui bahwa saat ini, partai-partai Islamlah yang menjadi ujung tombak perjuangan ini, bukan ormas Islam. Karena itu, kader partai Islam yang kemarin sempat pecah dan ormas-ormas Islam harus bahu membahu mendukung partai Islam menjadi ujung tombak untuk menghadapi tantangan perjuangan yang kian berat ini.

Bagaimana posisi ormas Islam?

Semestinya, kita lupakan perbedaan yang ada. Kita berikan sokongan dan dorongan pada partai-partai Islam untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Tapi ini bukan berarti kami memberi dukungan pada SBY–Boediono. Kami hanya memberikan dorongan dan sokongan pada partai Islam agar bisa mempengaruhi SBY–Boediono untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan umat Islam. Karenanya partai Islam harus bisa menjadi ujung tombak yang baik untuk terus memperjuangkan tathbiiqu syariah, melindungi kaum mustadh’afin, ma’lumin, dan seterusnya.

Tapi ada yang mengingatkan agar umat jangan terlalu berharap pada mereka?

Betul. Dalam berjuang, jangan sekali-kali bertujuan meraih kemenangan. Tapi jadikanlah tujuan untuk meraih ridha Allah. Contoh, jika seorang dai dalam dakwahnya bertujuan agar didengar, manakala orang tidak mendengar ia akan kecewa. Kalau tujuannya agar orang taat dan patuh, pada saat orang tidak taat dan patuh ia akan kecewa. Jika tujuannya untuk mencari popularitas (kemasyuran) begitu tidak masyur dan tidak populer ia akan kecewa. Jadi, berdakwah itu untuk mencari ridha Allah. Jika tujuannya mencari ridha Allah, ia tak peduli, orang mau patuh, nggak patuh, dengar, tidak dengar, populer, tidak populer, dihormati atau tidak dihormati, tidak ada urusan. Karena yang dicari cuma ridha Allah.

Jadi jangan menggantungkan harapan pada partai, ormas, figur presiden. Kita tetap penggantungkan harapan pada Allah, Allahu Shamad. Karena Allah satu-satunya tempat bergantung kita. Ada pun partai, ormas, figur hanya ikhtiar, kita sedang mencari cara, mungkin dengan bantuan partai Islam akan lebih mudah untuk menciptakan masyarakat yang islami. Tapi jika melalui jalan partai Islam gagal, kita nggak perlu kecewa. Selama partai Islam itu sudah mengerjakan, sudah memperjuangkannya semata-mata karena Allah, apapun hasilnya kita terima.

Yang kita layak kecewa, jika mereka mengkhianati Allah dan Rasul-Nya atau ketika berperan sebagai ujung tombak ini, mereka tidak berjuang dan mengerjakan amanahnya dengan sungguh-sungguh. Karenanya, jangan bebankan diri kita dengan kemenangan. Jika membebankan dengan kemenangan, kita akan terlalu berharap terlalu tinggi. Tapi bebankan diri kita dengan kewajiban untuk mencari ridha Allah.     

Terkait janji-janji politik capres dan cawapres, bagaimana mekanisme menagih janji itu?

Pertama, bagi seorang Muslim, janji itu wajib ditepati. Karenanya, sebagai seorang Muslim, SBY-Boediono wajib menepati janjinya. Walaupun janji politik itu hanya diucapkan, tanpa ditandatangani, atau tanpa kontrak politik, tetap wajib ditepati. Janji adalah janji. Nabi saw dalam satu hadits mengatakan, ”... ciri orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia ingkari, jika diberikan amanah ia khianat.”

Dalam kampanye terakhir, SBY–Boediono berbicara di hadapan jutaan penduduk Indonesia, jika tidak ditepati berarti ia dusta. SBY dan Boediono juga sudah berjanji, jika tidak ditepati maka ia telah mengingkari janji. Jika rakyat memilih SBY-Boediono karena janji-janjinya itu, berarti rakyat telah menitipkan amanah. Jika ia tidak menjalankan amanah berarti ia berkhianat. Karenanya, jika tidak menepati janjinya berarti ada kemunafikan dalam diri SBY-Boediono.

Kedua, secara psikologis, umat sebaiknya jangan terlalu berharap pada janji-janji politik. Sebab, janji politisi ini, bisa berubah-ubah. Putih bisa menjadi hitam, hitam bisa menjadi putih. Sampai-sampai partai Islam juga sudah ketularan. Jika terlalu berharap dan tidak ditepati kita akan sangat kecewa dan putus asa. Jika putus asa kita jadi malas berjuang. Tapi jika kita hanya berharap pada ridha Allah kita nggak peduli. Anda tepati kami syukuri, Anda tidak tepati kami ”ganyang”.

Bagaimana cara menagihnya?

Pertama, rakyat yang memilih SBY–Boediono, secara agama mereka berhak menagih atau menuntut janji itu, baik di dunia maupun akhirat. Jangan lupa, pengkhianatan terhadap amanah umat juga termasuk dosa yang akan diperhitungkan di pengadilan Allah SWT. Kedua, belum ada UU yang mengatur bahwa janji politik seorang politisi harus ditepati dan jika diingkari ada sanksi pidananya. Sehingga, secara konstitusi, andaikan SBY–Boediono mengingkari semua janjinya, kita tidak bisa memproses secara hukum. UU yang mengatur tentang ini memang sengaja tidak dibuat, karena yang membuat UU adalah para politisi. Otomatis, orang-orang politik tidak mau membuat UU yang akan menjerat diri sendiri.

Data Pribadi:

Nama             : Muhammad Rizieq Shihab
Tanggal lahir        : Jakarta, 24 Agustus 1965
Pendidikan         : - S1 di King Saud Universty, Saudi Arabia.
- S2 Syariat Islam di University Malaya, Kualalumpur.
- S3 Syariat Islam di University Malaya, Kualalumpur
Keluarga         : Satu istri dengan 7 putri.